Regulasi Kripto Vietnam: Dari Ketidakpastian Menuju Regulasi Terkendali
Transformasi yang Terbentuk di Ekosistem Vietnam
Laporan ini disusun oleh Tiger Research untuk menganalisis pergeseran regulasi kripto di Vietnam—dari abu-abu menuju pendekatan eksperimen yang terkendali, serta implikasi bisnisnya, seiring dengan pengembangan sandbox kripto yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2026.
TL;DR
Vietnam tengah bergerak aktif meninggalkan kebijakan observasional terhadap aset kripto. Pemerintah berencana menerapkan sandbox kripto pada pertengahan 2026, bersamaan dengan pengembangan kerangka regulasi yang lebih sistematis.
Perusahaan yang mengambil langkah proaktif sebelum kerangka regulasi terbentuk berpeluang menempati posisi strategis dalam pasar kripto Vietnam yang terinstitusionalisasi.
Analisis pasar terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, transparansi operasional, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat akan menjadi faktor penentu kesuksesan yang lebih krusial dibandingkan inovasi teknologi dalam lanskap kripto Vietnam ke depan.
1. Dualitas Pasar Kripto Vietnam: Adopsi Antusias vs Ketidakpastian Regulasi
Vietnam telah muncul sebagai salah satu pasar kripto paling dinamis di dunia. Sejak tahun 2021, negara ini secara konsisten menempati peringkat lima besar dalam Global Crypto Adoption Index versi Chainalysis. Lebih dari 21% populasi dewasa di Vietnam memiliki atau pernah menggunakan aset kripto. Aliran dana kripto tahunan ke pasar Vietnam bahkan melampaui angka USD 100 miliar.
Pasar kripto Vietnam didominasi oleh generasi muda. Pengguna berpartisipasi melalui berbagai channel, termasuk exchanges global untuk aktivitas perdagangan aktif, self-custody wallet untuk transaksi P2P, protokol DeFi, serta platform GameFi.
Namun, antusiasme pasar ini berbanding terbalik dengan kondisi regulasi yang berlaku. Pemerintah Vietnam tidak mengakui aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Sentral Vietnam (State Bank of Vietnam/ SBV) secara resmi melarang penggunaan kripto sebagai metode pembayaran. Meskipun demikian, kepemilikan dan perdagangan aset kripto secara individu masih diizinkan secara hukum, menciptakan lingkungan pasar yang ambigu.
Vietnam belum memiliki kerangka regulasi bagi pelaku usaha di sektor kripto. Ketiadaan sistem perizinan untuk exchanges, layanan kustodian, maupun operasional stablecoin menjadi hambatan utama bagi perkembangan industri ini.
Kesenjangan regulasi ini telah menyebabkan Financial Action Task Force (FATF) memasukkan Vietnam ke dalam “grey list.” Status ini melemahkan kredibilitas ekonomi Vietnam dan menimbulkan dampak negatif. Sejumlah perusahaan kripto memilih relokasi ke negara-negara dengan kerangka regulasi yang lebih jelas seperti Singapura. Fenomena ini memicu kekhawatiran atas potensi keluarnya talenta dan peluang investasi yang dapat mengurangi daya saing nasional.
Laporan ini menganalisis kondisi regulasi industri kripto di Vietnam dan menelaah posisi dari berbagai lembaga pengatur terkait. Laporan ini juga mengeksplorasi bagaimana inisiatif regulasi terbaru yang diumumkan pemerintah Vietnam berpotensi mentransformasi pasar kripto di negara tersebut.
2. Pengawasan yang Terfragmentasi: Lanskap Regulasi Kripto Vietnam
Lingkungan regulasi kripto di Vietnam menunjukkan perbedaan posisi antar lembaga pengatur, tergantung pada kepentingan dan prioritas masing-masing. Memahami peran dan pendekatan tiap lembaga menjadi penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap industri kripto di Vietnam.
2.1. Bank Sentral Vietnam (SBV): Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
SBV mengambil posisi paling konservatif dan berhati-hati dibanding lembaga lain. Melalui dokumen resmi (5747/NHNN-PC) pada tahun 2017, SBV melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. SBV memandang aset kripto sebagai faktor risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Meski demikian, SBV mengakui potensi teknologi blockchain. Sejak 2021 hingga 2025, SBV menjalankan proyek percontohan mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk mengoptimalkan sistem keuangan nasional. Namun, pendekatan ini tetap terbatas pada aplikasi di lingkungan yang dikendalikan pemerintah, bukan untuk membuka pasar kripto secara luas. Sikap konservatif SBV ini membatasi berbagai aplikasi aset kripto dan memperpanjang ketidakpastian regulasi.
2.2. Kementerian Keuangan (MoF): Membuka Jalur Inovasi yang Terkendali
MoF menunjukkan pendekatan paling proaktif terhadap industri kripto, bertolak belakang dengan sikap konservatif SBV. Baru-baru ini, MoF mengumumkan rencana peluncuran program sandbox kripto bersama exchanges global seperti Bybit. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah awal penting dalam membangun kerangka regulasi aset kripto di Vietnam.
Sejak 2021, MoF telah membentuk kelompok kerja khusus yang fokus pada sistem pelaporan pajak, transparansi sumber dana, serta pengembangan standar untuk produk investasi berbasis kripto. Tujuan utamanya adalah mengelola aliran dana secara efektif dan meminimalkan risiko penghindaran pajak tanpa menghambat inovasi. MoF juga aktif mendorong pengembangan sistem perizinan resmi untuk bursa kripto, layanan kustodian, dan penerbit stablecoin.
Melalui pendekatan ini, MoF berupaya menciptakan ekosistem kripto yang sehat—memberikan peluang bagi perusahaan yang patuh, namun dengan tuntutan tinggi terhadap kepatuhan pajak, keterbukaan keuangan, dan standar anti-pencucian uang (AML).
2.3 Komisi Sekuritas Negara (SSC): Menjaga Integritas Pasar
SSC bertanggung jawab atas pengawasan pasar modal Vietnam dan memiliki sikap sangat hati-hati terhadap aset digital yang ditokenisasi. Fokus utama SSC adalah menentukan apakah aset digital yang digunakan sebagai instrumen investasi harus diklasifikasikan sebagai sekuritas dan berada di bawah pengawasan regulasi pasar modal.
SSC khawatir akan adanya “penerbitan sekuritas/token terselubung” melalui ICO, STO, atau produk DeFi yang menghindari persyaratan keterbukaan, perlindungan investor, serta standar anti-penipuan yang berlaku di pasar modal tradisional. Pendekatan hati-hati ini menghambat integrasi token sekuritas secara institusional di Vietnam. Proyek yang menjajaki model tokenisasi pun menghadapi ketidakpastian regulasi yang signifikan.
2.4 Kementerian Kehakiman (MoJ): Sesuaikan Aset Digital dengan Kerangka Hukum Nasional
MoJ berperan sebagai penasihat hukum yang fokus pada konsistensi legal aset digital. Lembaga ini mengusulkan definisi aset digital sebagai kelas aset baru dalam hukum perdata dan komersial Vietnam. Langkah ini bertujuan menyediakan dasar hukum yang jelas terkait kepemilikan, kontrak, dan penyelesaian sengketa atas aset tokenisasi.
MoJ juga mendorong diskusi amandemen kode sipil dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, tantangan kompatibilitas dengan kerangka hukum yang ada serta koordinasi antar lembaga yang kompleks memperlambat proses ini. Tanpa regulasi kepemilikan yang jelas, pelaku industri dan investor kripto menghadapi ketidakpastian hukum dalam kasus seperti kehilangan aset digital, sengketa kustodian, dan likuidasi. Meski demikian, beberapa putusan pengadilan pidana telah mengakui kripto sebagai "aset bernilai ekonomi," yang memberi perlindungan hukum dalam kasus tertentu.
2.5 Kementerian Keamanan Publik (MoPS): Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan
MoPS menunjukkan pendekatan ketat terhadap potensi penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan keuangan. Fokus utama lembaga ini adalah penindakan atas penipuan kripto, penggalangan dana ilegal, pencucian uang, dan penghindaran pajak. MoPS mengusulkan penerapan protokol Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat untuk platform kripto, serta sistem pelaporan wajib untuk transaksi mencurigakan yang terkait dengan aktivitas ilegal.
3. Regulasi Kripto Vietnam: Perjalanan dari Masa Lalu hingga Kini
Perjalanan regulasi aset kripto di Vietnam mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan terfragmentasi. Sementara adopsi oleh masyarakat tumbuh pesat, pembuat kebijakan bergerak lambat dalam membangun kerangka hukum yang komprehensif.
2017: Larangan Pembayaran Kripto, Awal Zona Abu-abu
SBV menerbitkan Surat Edaran Resmi 5747/NHNN-PC yang melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, pemerintah tidak mengatur kepemilikan dan perdagangan P2P, menciptakan grey zona hukum yang justru mendorong adopsi kripto secara masif tanpa adanya perlindungan formal bagi investor.
2018-2021: Masa Hening Regulasi
Dalam periode ini, aktivitas kripto di Vietnam meningkat drastis. Investor individu aktif berdagang melalui bursa global seperti Binance dan platform DeFi untuk menghindari regulasi. Kasus penipuan kripto pun meningkat pesat. Banyak perusahaan memilih relokasi ke luar negeri karena tidak adanya kepastian hukum. Perusahaan seperti Sky Mavis dan Kyber Network memindahkan operasionalnya ke Singapura, menyebabkan Vietnam kehilangan talenta dan peluang investasi potensial.
2022: Grey List FATF Dorong Urgensi Regulasi
Asosiasi Blockchain Vietnam resmi berdiri untuk mendukung pengembangan teknologi blockchain dan pembangunan kerangka hukum di Vietnam. VBA berperan sebagai jembatan komunikasi antara industri dan pemerintah, serta mendorong edukasi dan kampanye kesadaran publik dalam mendukung ekonomi digital berbasis blockchain.
2023: FATF Grey-listing of Vietnam Heightens Regulatory Urgency
Financial Action Task Force (FATF) memasukkan Vietnam ke dalam grey list karena lemahnya regulasi anti-pencucian uang (AML) terhadap aset kripto. Status ini menambah tekanan bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap bursa kripto, penerbit stablecoin, dan transaksi P2P.
2024: Peluncuran Strategi Blockchain Nasional
Pada Oktober 2024, pemerintah meluncurkan National Blockchain Strategy 2024–2030 melalui Keputusan No. 1236/QĐ-TTg. Strategi ini mendorong adopsi blockchain lintas sektor dengan penekanan pada eksperimen yang teregulasi melalui program sandbox aset digital. Dokumen ini menjadi pengakuan paling jelas dari pemerintah atas peran blockchain dalam ambisi ekonomi digital Vietnam.
2025: Dimulainya Pengembangan Kerangka Regulasi Aset Digital
Perdana Menteri Vietnam menginstruksikan Kementerian Keuangan dan SBV untuk menyusun kerangka regulasi aset digital secara menyeluruh melalui Instruksi 05/CT-TTg. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan bursa global Bybit untuk merancang program sandbox kripto dan menyusun rancangan regulasi terkait aset digital. Namun, kemungkinan keterlambatan dalam pengesahan undang-undang bisa terjadi akibat kompleksitas koordinasi antar lembaga. Ketika sandbox resmi diluncurkan pada pertengahan 2026, Vietnam diproyeksikan akan sepenuhnya bertransisi dari ketidakpastian regulasi menuju fase eksperimen pasar yang terkendali.
4. Sandbox Kripto Vietnam: Memasuki Era Eksperimen Terkendali
Vietnam mulai beralih dari pendekatan pasif menuju pengelolaan aktif terhadap kebijakan kripto. Pada awal 2025, pemerintah memulai program pilot sandbox untuk exchanges kripto di bawah arahan langsung Perdana Menteri. Kementerian Keuangan memimpin program ini bersama mitra internasional seperti Bybit. Kerangka sandbox ini menjadi upaya pertama Vietnam untuk melegitimasi perdagangan aset kripto dalam lingkungan yang terkendali. Fokus utama program ini meliputi pengujian kerangka kepatuhan, prosedur AML/KYC, serta penerapan stablecoin.
Struktur resmi dan detail kerja sama masih belum sepenuhnya terbuka. Bybit dan sejumlah perusahaan global telah memberikan masukan teknis serta kebijakan, dan siap berpartisipasi. Namun, mereka masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme operasional sandbox, kriteria perizinan, serta prioritas teknologi dari pemerintah. Kecepatan kemajuan program sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan dan urutan implementasi hukum di Vietnam.
Strategi Blockchain Nasional Vietnam (2024–2030) menempatkan blockchain sebagai pilar utama transformasi digital negara. Tujuan utama strategi ini mencakup pengakuan hukum terhadap aplikasi blockchain dan perluasan penggunaannya di berbagai sektor. Strategi ini juga mendorong pengembangan platform blockchain “Made in Vietnam”, serta mengurangi hambatan regulasi untuk mendorong inovasi yang terukur. Melalui program ini, sektor publik dan swasta dapat belajar dan beradaptasi secara langsung melalui eksperimen yang dikontrol.
Perkembangan awal ini menandai perubahan cara pandang pemerintah terhadap blockchain, dari aset spekulatif menjadi infrastruktur digital yang esensial. Pelaku awal berkesempatan untuk selaras dengan prioritas nasional dan turut membentuk kebijakan yang akan datang. Mereka dapat membangun infrastruktur dasar sebelum regulasi resmi diterapkan secara penuh. Vietnam kini menawarkan jendela strategis bagi perusahaan yang ingin berkontribusi secara nyata dalam pertumbuhan industri aset digital di negara tersebut.
5. Penutup
Vietnam berada di titik balik krusial dalam perjalanan aset digitalnya. Pemerintah mulai bergerak dari zona abu-abu regulasi menuju fase eksperimen struktural yang hati-hati. Perubahan arah kebijakan internal dan tekanan untuk mematuhi standar FATF menjadi pendorong utama transisi ini. Pengembangan kerangka sandbox kripto, peluncuran strategi blockchain nasional, dan penyusunan undang-undang aset digital mencerminkan keterlibatan aktif pemerintah dalam membentuk lanskap industri.
Vietnam berupaya menyeimbangkan antara inovasi blockchain dan stabilitas sistem keuangan melalui pendekatan kepatuhan yang terukur. Dalam jangka pendek, model AML/KYC terpusat akan mendominasi operasional. Sementara itu, teknologi DeFi dan fitur privasi kemungkinan akan menghadapi tantangan yang berkelanjutan.
Periode menjelang peluncuran sandbox pada pertengahan 2026 menjadi momen penting untuk persiapan. Perusahaan memiliki peluang untuk menjalin komunikasi dengan pembuat kebijakan, menyesuaikan operasional, dan membangun kepercayaan. Pelaku yang proaktif akan memiliki posisi unggul saat pasar aset kripto Vietnam mulai diatur secara resmi.
Keberhasilan di pasar ini akan lebih ditentukan oleh ketajaman dalam membaca arah regulasi, transparansi operasional, dan kemampuan beradaptasi — bukan semata oleh keunggulan teknologi. Perusahaan yang mampu menavigasi regulasi Vietnam dengan baik akan berada di posisi strategis untuk menangkap peluang ekonomi digital Asia Tenggara.
🐯 Lainnya dari Tiger Research
Telusuri lebih lanjut laporan yang relevan dengan topik ini: [Special Report] APAC Web 3 Powerhouse : Inside Vietnam's Blockchain Market
Vietnamese Crypto Community 101: Tailoring Your Crypto Project for Success
Disclaimer
Laporan ini disusun berdasarkan materi yang diyakini dapat dipercaya. Namun, kami tidak memberikan jaminan secara eksplisit maupun implisit atas keakuratan, kelengkapan, maupun kesesuaian informasi yang disajikan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan laporan ini atau isinya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penyusunan dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Seluruh proyek, estimasi, proyeksi, tujuan, pendapat, dan pandangan yang disampaikan dalam laporan ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin berbeda atau bertentangan dengan pendapat pihak lain atau organisasi lainnya.
Dokumen ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum, bisnis, investasi, atau pajak. Segala referensi terhadap sekuritas atau aset digital bersifat ilustratif dan tidak merupakan rekomendasi investasi atau tawaran untuk memberikan layanan konsultasi investasi. Materi ini tidak ditujukan bagi investor atau calon investor.
Ketentuan Penggunaan
Tiger Research mengizinkan penggunaan wajar atas report yang telah disusun dan diterbitkan. 'Penggunaan wajar' adalah prinsip yang mengizinkan penggunaan sebagian konten untuk kepentingan publik, selama tidak merugikan nilai komersial materi tersebut. Jika penggunaan sesuai dengan prinsip ini, laporan dapat digunakan tanpa memerlukan izin terlebih dahulu. Namun, saat mengutip laporan Tiger Research, Anda diwajibkan untuk:
Menyebutkan dengan jelas 'Tiger Research' sebagai sumber.
Menyertakan logo Tiger Research (hitam/putih).
Jika materi akan disusun ulang dan diterbitkan kembali, diperlukan persetujuan terpisah. Penggunaan laporan tanpa izin dapat mengakibatkan tindakan hukum.